Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Inilah Daftar Tindakan PNS di Media Sosial yang Bisa Kena Sanksi

Beberapa waktu lalu beredar kabar mengenai pencopotan anggota TNI yang diakibatkan oleh ujaran kebencian yang dilakukannya di media sosial ini menjadi pengingat bagi aparat Negara salah satunya pegawai negeri sipil atau PNS untuk lebih bijak untuk menggunakan sosial media.

Hal ini disebabkan oleh PNS yang ketahuan menyebarkan ujaran kebencian, hoaks dan provokasi di media sosial akan dapat terkena sanksi.


Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun juga mengungkapkan mereka kebanjiran laporan mengenai PNS yang kedapatan melakukan pelanggaran di media sosial.

M. Ridwan mengungkapkan jika aturan mengenai larangan mengungkapkan ujaran kebencian bagi PNS ini telah diatur di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 dan sudah ditegaskan di dalam surat edaran Nomor K.26-30/V.72-2/99 mengenai Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban di dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS.

Berikut ini adalah beberapa daftar larangan ujaran kebencian, provokasi dan hoaks bagi PNS berdasarkan dengan surat yang diedarkan oleh pihak BKN.

  1. Menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan atau pun tertulis yang dilakukan secara langsung atau pun melalui media sosial atau pun media yang lainnya contohnya seperti spanduk, poster, baliho yang mengandung muatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Pemerintah.
  2. Menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan atau pun tertulis yang dilakukan secara langsung atau pun melalui media sosial atau media yang lainnya contohnya seperti spanduk, poster, baliho yang menganding muatan kebencian terhadap salah satu suku agama, ras, dan antargolongan (SARA).
  3. Ikut menyebarluaskan pendapat yang mengandung muatan ujaran kebencian seperti yang dimaksud pada poin pertama dan kedua baik secara langsung atau pun melalui media sosial atau share, broadcast, upload, retweet, regram, dan lain sebagainya.
  4. Ikut hadir atau pun mengadakan kegiatan yang mengarah ke perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi dan juga membenci Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Pemerintah.
  5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan untuk menghasut, memprovokasi, menghina, membenci membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Pemerintah.
  6. Menanggapi atau pun mendukung sebagai tanda persetujuan pendapat seperti yang dimaksudkan pada poin pertama dan kedua dengan cara memberikan komentar, like, love, retweet, regram di media sosial.


Masyarakat juga dapat memberikan laporan terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil apabila mereka ketahuan melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan dan sudah disebutkan di atas untuk mendapatkan peringatan, sanksi bahkan hukuman yang akan dijatuhkan pada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
Ruang Edukasi
Ruang Edukasi Sosok orang yang senang membaca hal baru, menulis, dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan Dunia Teknologi Dan Pendidikan

Posting Komentar untuk "Inilah Daftar Tindakan PNS di Media Sosial yang Bisa Kena Sanksi"